HARIANJABAR.ID- Pemerintah Kota Bandung tengah melakukan percepatan perbaikan infrastruktur perkotaan yang mencakup trotoar, drainase, serta sistem penerangan jalan umum di 17 titik strategis untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Proyek penataan yang tersebar di berbagai kawasan wisata ini ditargetkan tuntas sepenuhnya pada akhir November 2026 mendatang.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan bahwa proses perbaikan tersebut kini sedang berlangsung secara masif. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah daerah dalam mempercantik wajah kota sekaligus mendukung optimalisasi sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi utama.
“Belum semuanya, tapi sudah mulai. Diperkirakan pada akhir November semua sudah selesai, minimal di 17 area yang merupakan fokus untuk pariwisata,” ujar Muhammad Farhan, Senin (21/9/2026).
Setelah sektor pariwisata tertata dengan baik, Pemkot Bandung merencanakan langkah lanjutan berupa perbaikan infrastruktur jalan di kawasan pusat perekonomian pada tahun depan. Kebijakan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mengadopsi model penataan yang sebelumnya telah sukses diuji coba di kawasan Astana Anyar hingga Panjunan.
Fokus Penataan Infrastruktur Kota
Selain perbaikan fisik mendasar, pemerintah juga mengintegrasikan sistem transportasi melalui pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) pada sejumlah ruas jalan protokol. Beberapa jalan utama yang terdampak kebijakan ini antara lain Jalan Ahmad Yani, Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman, dan Jalan Otista.
Pemerintah Kota Bandung juga melakukan inovasi pada sektor penerangan jalan umum dengan mengganti warna lampu ornamen guna memperkuat karakter estetika di kawasan-kawasan tertentu. Implementasi perubahan visual ini sudah mulai terlihat di beberapa lokasi, salah satunya di kawasan Jalan R.E. Martadinata.
Farhan menambahkan bahwa perbaikan menyeluruh ini mencakup pembenahan drainase di berbagai titik krusial. Hal ini terkadang mengharuskan pemerintah melakukan pengaturan ulang terhadap posisi bangunan maupun keberadaan pedagang kaki lima di sekitar area proyek demi kelancaran pembangunan fasilitas publik tersebut.
