HARIANJABAR.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka peluang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat untuk mengambil alih pengelolaan Bandung Zoo demi menjaga keberlangsungan konservasi dan nasib para pegawai di sana. Langkah ini dipertimbangkan menyusul belum adanya keputusan final dari Pemerintah Kota Bandung mengenai penunjukan lembaga pengelola baru bagi kawasan paru-paru kota tersebut.
Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dikabarkan masih melakukan kajian mendalam serta proses audisi untuk menentukan pihak pengelola yang paling kompeten. Berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Jawa Barat, proses pengambilan keputusan ini masih tertunda karena berbagai pertimbangan, termasuk aspek hukum yang perlu dipastikan keamanannya sebelum melangkah lebih jauh.
Dedi mengungkapkan bahwa Pemkot Bandung telah meminta tambahan waktu selama satu bulan kepada Kementerian Kehutanan untuk mengevaluasi kandidat pengelola terbaik. Namun, jika dalam tenggat waktu tersebut tidak kunjung mencapai keputusan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan intervensi demi menyelamatkan aset daerah tersebut.
Dedi menegaskan bahwa ketertarikan pihak provinsi bukan didasari oleh motif keuntungan finansial atau kepentingan bisnis semata. Fokus utama dari rencana pengambilalihan ini adalah misi penyelamatan lingkungan serta pemberian jaminan sosial bagi para pekerja yang selama ini menggantungkan hidup di Bandung Zoo.
Misi Konservasi dan Penyelamatan Hak Pegawai
Dedi menekankan pentingnya menjaga vegetasi hutan kota di Bandung Zoo yang memiliki deretan pohon besar sebagai aset lingkungan yang sangat krusial bagi Kota Bandung. Ia menilai kondisi alam di kawasan tersebut masih sangat terjaga dan memiliki nilai ekologis yang tinggi sehingga harus segera mendapatkan kepastian pengelola.
“Provinsi melalui BUMD menjadi pengelola Kebun Binatang bukan untuk tujuan bisnis, tapi tujuannya untuk menyelamatkan pegawai dan konservasi. Karena itu kawasan sangat baik, tertata kemudian hutan-hutannya relatif baik, pohon-pohonnya masih besar,” ujar gubernur yang akrab dengan sapaan KDM itu dalam keterangannya di Bandung.
Kepastian status pengelolaan sangat mendesak agar standar kesejahteraan satwa tetap terjaga dan hak para pekerja tidak terbengkalai akibat ketidakpastian hukum yang berlarut-larut. Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk memastikan kawasan legendaris ini tetap menjadi ruang terbuka hijau yang tertata rapi serta berfungsi maksimal sebagai lembaga konservasi.
Sumber : Antara
