HARIANJABAR.ID- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bandung kini mencapai angka 7,24 persen, yang mencakup hampir 100 ribu penduduk dari total angkatan kerja di wilayah tersebut. Pemerintah Kota Bandung tengah berupaya merumuskan strategi komprehensif untuk menekan angka pengangguran sekaligus mengantisipasi ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang membayangi berbagai sektor usaha.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyoroti kompleksitas masalah ketenagakerjaan ini di tengah dinamika ekonomi global yang menekan stabilitas perusahaan. Ia menegaskan bahwa regulasi ketenagakerjaan sebenarnya telah dirancang untuk memberikan perlindungan kuat kepada para pekerja melalui kewajiban pembayaran pesangon bagi perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan.
“Kalau seorang pengusaha tidak bisa memenuhi kewajiban membayar pesangon, ada konsekuensi hukum yang tidak ringan, jadi sebenarnya ada banyak aturan yang tidak memudahkan perusahaan melakukan PHK,” ujar Farhan saat memberikan keterangan usai acara Rembuk Kota 2026 di Hotel Aryaduta Bandung, Rabu (15/7/2026).
Pemerintah kota menyadari bahwa selain perlindungan bagi pekerja, langkah krusial yang harus diambil adalah menciptakan iklim investasi yang sehat. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemudahan berusaha serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku industri agar keberlangsungan lapangan kerja tetap terjaga.
Strategi Memperkuat Sektor Investasi
Dalam upaya menggerakkan roda ekonomi dan menyerap tenaga kerja, Pemkot Bandung kini memprioritaskan sektor pendidikan sebagai peluang investasi strategis. Keberadaan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara diharapkan menjadi katalisator dalam menarik lebih banyak pendatang dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan di Kota Kembang.
Kendati target investasi pada tahun 2026 telah dipatok sebesar Rp12 triliun, pemerintah daerah mengakui bahwa tingginya arus pencari kerja yang datang dari luar Kota Bandung menjadi tantangan tambahan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi melalui forum Rembuk Kota diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret dalam menyerap tenaga kerja lokal dan menekan angka pengangguran secara bertahap.
