HARIANJABAR.ID- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran senilai Rp 230 miliar untuk pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan yang berada di bawah kewenangan provinsi di Kabupaten Majalengka. Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat meninjau kondisi jalan di Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi pada Jumat (6/11/2026).
Langkah ini diambil guna memastikan seluruh akses jalan provinsi di wilayah tersebut berada dalam kondisi layak dan berkualitas bagi masyarakat. Pemerintah setempat berharap alokasi dana yang besar ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap konektivitas antarwilayah di Majalengka.
Gubernur yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa dana tersebut ditujukan khusus untuk memperbaiki jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dengan adanya perbaikan ini, standar kenyamanan dan keamanan pengguna jalan diharap meningkat secara merata.
Dalam kunjungannya, KDM memberikan keterangan terkait alokasi anggaran infrastruktur tersebut, “Jadi Kabupaten Majalengka mendapat alokasi infrastruktur, Rp 230 miliar. Satu kabupaten, jalan alus,” ujar KDM pada Jumat (6/11/2026).
Langkah Optimasi Perawatan Infrastruktur
Selain mengandalkan perbaikan fisik, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga melakukan langkah konkret untuk menjaga kualitas jalan jangka panjang. Salah satunya adalah dengan mengangkat tenaga khusus yang bertanggung jawab melakukan pemeliharaan rutin di lapangan.
KDM menjelaskan bahwa pihaknya telah merekrut delapan orang tenaga kebersihan khusus untuk memantau dan memelihara kondisi jalan di wilayah tersebut. Selain menjaga kebersihan, inisiatif ini juga bertujuan untuk membuka lapangan kerja bagi warga lokal dengan standar upah yang kompetitif.
“Barusan saya ngangkat delapan pegawai untuk tenaga kebersihan di sini. Gajinya Rp 4 juta. Biar pada meningkat ekonominya,” pungkas KDM.
Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas antara jalan provinsi dan jalan kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus memantau progres perbaikan infrastruktur di seluruh wilayah agar tetap sesuai dengan target yang telah ditentukan.
