HARIANJABAR.ID- Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memperketat regulasi penerbitan izin pembangunan perumahan baru guna mengantisipasi risiko bencana alam di wilayah tersebut. Kebijakan ini diberlakukan sebagai langkah preventif untuk melindungi keselamatan warga sekaligus memastikan setiap pengembangan properti tetap mematuhi aturan tata ruang yang berlaku.
Langkah ini diambil menyusul arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih selektif dalam memberikan izin di area berisiko tinggi. Meskipun sektor properti diakui sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah yang melibatkan banyak tenaga kerja dan rantai pasok material, keselamatan lingkungan tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pembangunan hunian harus diarahkan pada kawasan yang benar-benar aman dari potensi bencana. Pihaknya menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki otoritas untuk menindaklanjuti perizinan selama kawasan tersebut tidak memiliki risiko banjir maupun longsor.
“Pak Gubernur menyampaikan bahwa bagi perumahan yang ada risiko banjir, ada risiko longsor jangan diberikan izin karena akan berdampak terhadap keselamatan masyarakat,” ujar Herman, Minggu (8/11/2026).
Aturan Ketat untuk Keselamatan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini telah menerbitkan surat edaran sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jabar. Kebijakan ini bukan berarti menghentikan seluruh aktivitas pembangunan properti, melainkan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan hunian agar tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Dalam pengawasan yang dilakukan, Pemprov Jabar memastikan bahwa setiap proyek perumahan yang diajukan harus memenuhi syarat teknis dan tidak berada pada jalur rawan bencana. Pemerintah kabupaten/kota diberikan ruang untuk memproses izin bagi wilayah yang telah dinyatakan aman melalui kajian tata ruang yang matang.
Melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah, diharapkan sektor perumahan tetap dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tanpa harus mengabaikan aspek mitigasi bencana. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan hunian masyarakat dengan upaya mitigasi risiko bencana jangka panjang.
