HARIANJABAR.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2027 mendatang. Kebijakan strategis ini disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Jawa Barat yang digelar di Bandung pada Rabu (15/4/2026).
Pria yang akrab disapa KDM tersebut menjelaskan bahwa penguatan infrastruktur sangat krusial guna meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil. Menurutnya, aksesibilitas yang merata akan memicu perputaran ekonomi yang lebih cepat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
KDM menegaskan bahwa berbagai persoalan di sektor pelayanan dasar seringkali bersumber dari keterbatasan sarana fisik yang belum memadai. “Fokus kita adalah di pemerataan infrastruktur. Karena seluruh ketertinggalan kesehatan, pelayanan pendidikan, administrasi kependudukan, ketertinggalan pertumbuhan ekonomi semua problemnya adalah di infrastruktur,” ucapnya.
Melalui pembangunan konektivitas yang terintegrasi, Jawa Barat diharapkan memiliki ketahanan yang lebih kokoh dalam menghadapi berbagai tekanan fiskal. Kualitas jalan yang baik diproyeksikan dapat mendongkrak aktivitas ekonomi lokal yang pada akhirnya akan menambah pemasukan bagi kas daerah.
Pengembangan Jalur Transportasi Darat
Dalam rencana pembangunan tahun 2027, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memfokuskan anggaran pada pembangunan konektivitas jalan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung lengkap. Program ini mencakup pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), marka jalan, pembuatan trotoar, hingga pembangunan tugu batas wilayah di area-area yang sebelumnya terisolasi.
Secara spesifik, KDM memaparkan rencana pembangunan jalur jalan provinsi yang strategis, seperti jalur Puncak dua serta rute Sukabumi menuju Pangandaran melalui jalur tengah. Selain itu, akses yang menghubungkan Cianjur selatan dengan Garut selatan juga menjadi target penyelesaian pembangunan.
KDM memberikan perhatian khusus pada wilayah Sukabumi yang dinilai masih tertinggal dalam hal kemudahan akses transportasi. “Karena itulah yang membuat orang ketertinggalan Sukabumi dari sisi konektivitas. Ini harus terselesaikan,” ujar Gubernur Jabar dalam keterangannya.
Tidak hanya berfokus pada jalur darat, pemerintah provinsi juga berkomitmen menyelesaikan berbagai kendala di sektor kelautan. Agenda kerja tersebut meliputi penyediaan infrastruktur layanan laut, pengerukan muara yang mengalami pendangkalan, hingga program renovasi untuk menata kembali pemukiman nelayan yang masih tergolong kumuh.
