HARIANJABAR.ID- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi memperpanjang perjanjian kerja bagi 5.720 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang bertugas di berbagai perangkat daerah mulai 1 Oktober 2026. Proses penandatanganan dan penyerahan dokumen berlangsung secara bertahap sejak 21 hingga 24 September 2026 di Gedung Serba Guna Bina Siswa Madani, Cisarua.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat, Yunita Nur Fadila, merinci bahwa total PPPK yang diperpanjang terdiri dari 1.851 tenaga teknis perangkat daerah, 322 tenaga teknis kesehatan, 1.015 tenaga teknis sekolah, 498 tenaga kesehatan, serta 2.034 guru. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya sebanyak 5.812 orang akibat berbagai faktor seperti pengunduran diri, meninggal dunia, hingga lulus seleksi di instansi lain.
“Di balik 5.720 dokumen perjanjian kerja terdapat 5.720 aparatur yang menjalankan tugas di berbagai lini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, karena itu proses ini kami pastikan berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ujar Yunita, Senin (21/9/2026).”
Selain aspek administratif, pihak pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Evaluasi kinerja, kedisiplinan, serta kompetensi menjadi parameter utama bagi para pegawai dalam menjalankan tanggung jawabnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Fokus Tingkatkan Kinerja Pegawai
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, menekankan bahwa perpanjangan kontrak ini merupakan bentuk kepastian dari pemerintah daerah terhadap keberlanjutan kerja para pegawai. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh aparatur untuk tidak berpangku tangan menunggu kebijakan pusat terkait pengembangan status kepegawaian.
“Kita boleh memiliki harapan terhadap masa depan, tetapi hari ini yang paling penting adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, ketika peluang itu terbuka, kita ingin PPPK Paruh Waktu Kabupaten Bandung Barat menjadi aparatur yang memang siap menyambutnya,” tegas Ade
Pemerintah daerah berharap langkah ini dapat menjaga stabilitas serta kesinambungan pelayanan publik. Para PPPK paruh waktu diminta untuk menjawab kepercayaan pemerintah dengan dedikasi kerja yang lebih baik guna mendukung efektivitas perangkat daerah ke depannya.
