HARIANJABAR.ID – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek) berencana melakukan evaluasi mendalam terhadap sejumlah program studi (prodi) yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri masa kini dan proyeksi ekonomi di masa mendatang. Langkah ini diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan ketersediaan lapangan kerja.
Sekretaris Jenderal Kemendiksaintek, Badri Munir Sukoco, menyampaikan rencana ini saat Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Universitas Udayana, Bali. Menurutnya, Indonesia menghadapi tantangan besar terkait bonus demografi dan disparitas antara sistem pendidikan tinggi dengan tuntutan industri. Hal ini menyebabkan terjadinya kelebihan pasokan lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Setiap tahun, sekitar 1,9 juta generasi muda menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah, dengan 1,7 juta di antaranya merupakan lulusan sarjana dan diploma. Namun, banyak dari mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan karena latar belakang pendidikan yang tidak selaras dengan peluang kerja yang tersedia.
“Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” ujar Badri, mengutip siaran ulang Youtube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Penyesuaian Prodi dengan Kebutuhan Industri Strategis
Badri menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perguruan tinggi diharapkan dapat berperan dalam menyiapkan generasi muda yang siap mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Ia mengkritisi strategi perguruan tinggi yang cenderung “market driven” atau membuka prodi berdasarkan tren sesaat.
“Kalau bahasa kami saat ini perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebagian besar ya itu menggunakan market driven strategi. Market driven itu apa? yang lagi laris apa dibuka gitu prodinya,” jelasnya.
Untuk itu, Kemendiksaintek mendorong perguruan tinggi untuk menyelaraskan program studinya dengan delapan industri strategis yang digalakkan pemerintah. Delapan sektor tersebut meliputi energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju. Diharapkan, rektor perguruan tinggi dapat melakukan kajian untuk mengembangkan prodi baru yang relevan dengan sektor-sektor prioritas ini demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
