HARIANJABAR.ID- Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 50 persen penduduk Indonesia sudah terdata dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital hingga Desember 2026. Langkah ini diambil pemerintah guna memastikan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan berjalan lebih akurat dan tepat sasaran.
Pemerintah saat ini tengah melakukan integrasi berbagai basis data untuk mendukung kebijakan tersebut. Integrasi yang dilakukan mencakup data kependudukan dari Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, serta informasi dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum.
Melalui sistem Perlinsos Digital, masyarakat diberikan akses untuk melakukan registrasi ulang, mengusulkan nama warga yang dinilai layak menerima bantuan, atau memberikan sanggahan terhadap data penerima yang tidak sesuai. Sistem ini juga telah dilengkapi dengan teknologi biometrik atau pengenalan wajah guna memverifikasi identitas penerima bantuan secara lebih mutakhir.
Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. “Karena itu, kualitas data dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima warga yang berhak,” ujar Gus Ipul saat peluncuran Program Gerakan Peduli Tetangga di Makassar, Minggu (4/10/2026).
Peran Agen dalam Perlinsos
Untuk menjangkau warga yang kesulitan mengakses layanan digital secara mandiri, pemerintah membuka peluang bagi ketua RT/RW, unsur kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers untuk menjadi Agen Perlinsos. Peran agen ini sangat krusial dalam membantu pendataan warga di lingkungan terdekatnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa sistem tersebut mengutamakan kedekatan wilayah agar masyarakat yang selama ini belum terdata dapat masuk ke dalam sistem. “Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki,” kata Gus Ipul .
Digitalisasi bantuan sosial ini sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebelum akhirnya diperluas ke 42 kabupaten dan kota lainnya di seluruh Indonesia. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pemerintah menargetkan sistem penyaluran bansos berbasis digital ini akan diterapkan secara nasional mulai tahun 2027.
