HARIANJABAR.ID- Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi terpilih menjadi wilayah percontohan atau pilot project program pengurangan susut dan sampah pangan melalui inisiatif Food Loss and Waste Reduction (FLOWER) 2025-2045. Program strategis ini bertujuan untuk menekan angka limbah pangan sekaligus mendorong implementasi ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan di tingkat daerah.
Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian PPN/Bappenas, dan Global Green Growth Institute (GGGI). Peluncuran Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi Sirkular menjadi landasan hukum dan operasional bagi pelaksanaan program tersebut ke depannya.
Pemilihan Jawa Barat sebagai lokasi utama didasari oleh tingginya angka susut pangan yang mencapai 47,79 persen dari total limbah di tingkat provinsi berdasarkan data tahun 2024. Kawasan Bandung Raya menjadi fokus perhatian karena menyumbang 1,5 juta ton sisa pangan setiap tahunnya akibat kepadatan penduduk dan tingginya arus wisatawan.
Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, , Selasa (29/9/2026) menyatakan apresiasinya terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bersedia menjadi lighthouse bagi daerah lain dalam menerapkan ekonomi sirkular.
Upaya Mitigasi Dampak Lingkungan
Sampah makanan tercatat sebagai salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca yang signifikan secara global, yakni berkontribusi sebesar 8 hingga 10 persen. Selain masalah lingkungan, penumpukan sampah sisa makanan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti juga menjadi tantangan besar karena sudah hampir mencapai kapasitas maksimal.
Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jawa Barat, Sumasna, menjelaskan bahwa porsi sampah makanan di TPA mencapai angka 45 hingga 50 persen dari total keseluruhan limbah yang masuk. Kondisi ini menuntut adanya intervensi dari sektor hulu, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, agar pengelolaan sampah pangan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Program FLOWER nantinya akan dikelola melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, pihak swasta, hingga kalangan akademisi. Sebuah Komite Pengarah Proyek atau Project Steering Committee (PSC) akan dibentuk untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai target serta menghindari tumpang tindih dengan inisiatif kebijakan yang sudah ada sebelumnya.
