HARIANJABAR.ID- Pemerintah Kabupaten Bandung gencar memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih selektif dalam menerima tawaran pekerjaan di luar daerah menyusul insiden tujuh warga Pangalengan yang terlantar di Maluku Utara. Langkah preventif ini diambil guna menghindari kejadian serupa yang disebabkan oleh kurangnya kepastian informasi terkait lowongan pekerjaan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Ningning Hendasah, menjelaskan bahwa pihaknya tengah memperkuat koordinasi di tingkat desa untuk meminimalisir risiko penipuan kerja. Menurutnya, sosialisasi yang masif sangat diperlukan agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh janji gaji tinggi tanpa kejelasan kontrak atau lokasi proyek yang pasti.
Warga Pangalengan yang sempat terlantar tersebut diketahui berangkat karena tergiur iming-iming upah sebesar Rp150 ribu per hari. Namun, setibanya di lokasi tujuan, proyek yang dijanjikan ternyata telah dikerjakan oleh pihak lain sehingga mereka kehilangan pekerjaan.
“Upaya yang dilakukan sebenarnya dimulai dari desa. Harus ada solusi dan komunikasi serta sosialisasi kepada masyarakat agar mereka berhati-hati dan tidak tergiur dengan tawaran upah di daerah lain,” ujar Ningning saat memberikan keterangan di Bandung, Jumat (20/11/2026).
Antisipasi Warga Terlantar
Dalam mengatasi persoalan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bandung berkolaborasi dengan Baznas serta instansi terkait di Maluku Utara untuk memfasilitasi kepulangan para pekerja. Meski sempat mengalami kesulitan biaya, para warga tersebut mendapatkan dukungan kebutuhan dasar dan tempat tinggal sementara selama berada di Desa Nurweda.
Data dari UPTD Dinas Sosial mencatat setidaknya terdapat 62 kasus warga terlantar yang ditangani sepanjang tahun ini. Angka tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk lebih mengedepankan edukasi serta penyediaan alternatif lapangan kerja lokal.
Pemerintah berharap masyarakat lebih kritis sebelum memutuskan untuk bekerja ke luar daerah. Hal ini penting untuk memastikan setiap tawaran pekerjaan memiliki legalitas yang jelas guna mencegah risiko terlantar di tanah rantau yang menyulitkan berbagai pihak.












