HARIANJABAR.ID- Pemerintah Kabupaten Bandung menghadirkan program pinjaman modal usaha bergulir tanpa bunga serta tanpa jaminan bagi masyarakat untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal. Fasilitas ini disalurkan melalui BPR Kerta Raharja dengan plafon bertahap mulai dari Rp2 juta hingga Rp10 juta sesuai dengan skala perkembangan usaha.
Langkah ini diambil guna memberikan akses pembiayaan yang mudah dan aman bagi pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bandung. Selain membantu permodalan, program tersebut juga bertujuan mencegah masyarakat terjebak dalam praktik pinjaman informal yang memberatkan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menjelaskan bahwa pemberian bantuan modal dilakukan secara bertahap kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria. Hal ini dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan mampu memacu produktivitas pelaku UMKM.
“Ada program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Tahap awal Rp2 juta, lulus Rp5 juta, sampai Rp10 juta tanpa bunga dan tanpa jaminan,” ujar Dadang Supriatna dalam keterangan di Bandung, Minggu (23/8/2026).
Syarat dan Tujuan Bantuan
Pemerintah daerah berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini untuk meningkatkan kapasitas usaha secara mandiri. Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemkab Bandung dalam menekan angka ketergantungan warga terhadap praktik perbankan informal yang sering disebut bank emok.
Selain fokus pada permodalan, Pemerintah Kabupaten Bandung juga mengajak warga untuk taat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bupati menegaskan bahwa dana pajak yang terkumpul akan dikelola kembali untuk mendanai berbagai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta peningkatan pelayanan publik di daerah.
Pemerintah Kabupaten Bandung meyakini bahwa sinergi antara akses permodalan yang mudah dan kepatuhan pajak akan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di masa depan. Hingga saat ini, tercatat ribuan UMKM di wilayah tersebut telah mendapatkan dukungan pemberdayaan dari pemerintah setempat guna memastikan keberlangsungan usaha.
