HARIANJABAR.ID – Nilai tukar rupiah kembali mengalami pelemahan signifikan, menembus angka Rp17.500 per dolar Amerika Serikat pada Selasa (12/5/2026). Posisi ini bahkan melampaui titik terendah yang pernah terjadi saat pandemi COVID-19 melanda, mendekati level psikologis yang rentan bagi pasar keuangan domestik.
Meskipun pelemahan ini patut diwaspadai, para ekonom menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih lebih kuat dibandingkan era krisis moneter 1998. Cadangan devisa yang relatif memadai, inflasi yang terkendali, stabilitas sektor perbankan, serta pertumbuhan ekonomi yang masih positif menjadi penopang utama.
Analis mata uang Lukman Leong dari Doo Financial Futures menyatakan bahwa pelemahan rupiah memang memberikan tekanan, namun fondasi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih tangguh. Ia menambahkan, “Pelemahan rupiah jelas memberi tekanan besar, namun kondisi fundamental Indonesia masih jauh lebih baik dibanding era krisis: cadangan devisa masih relatif kuat, inflasi terkendali, perbankan stabil, dan pertumbuhan ekonomi masih positif.”
Potensi Dampak Pelemahan Rupiah
Peluang rupiah menembus angka Rp18.000 per dolar AS tetap terbuka, terutama jika tekanan global semakin memburuk. Faktor-faktor seperti prospek suku bunga Amerika Serikat, lonjakan harga minyak mentah dunia, dan arus keluar dana asing dari pasar negara berkembang menjadi perhatian utama.
Pelemahan mata uang ini tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga mata uang negara Asia lainnya seperti won Korea, peso Filipina, dan rupee India yang juga mengalami tekanan serupa dalam sepekan terakhir.
Dampak langsung pelemahan rupiah terhadap ekonomi domestik terlihat pada kenaikan biaya impor. Harga energi, bahan baku industri, hingga pangan berpotensi meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Selain itu, beban utang luar negeri pemerintah maupun swasta juga akan bertambah dalam nilai rupiah.
Di sisi lain, pelemahan kurs memberikan keuntungan bagi para eksportir yang bertransaksi dalam dolar AS, seperti eksportir batu bara dan kelapa sawit (CPO). Namun, sektor yang sangat bergantung pada impor atau memiliki utang dalam dolar AS, seperti industri penerbangan (biaya avtur dan leasing pesawat), otomotif, elektronik, farmasi, dan manufaktur, akan menghadapi peningkatan biaya produksi.
Perusahaan dengan utang dolar yang besar juga akan merasakan kenaikan beban pembayaran cicilan dan bunga. Sebaliknya, sektor berbasis ekspor cenderung lebih tahan bahkan diuntungkan karena pendapatan mereka diterima dalam mata uang asing.
Untuk menjaga kepercayaan pasar dan mencegah kepanikan, Bank Indonesia (BI) perlu aktif melakukan stabilisasi melalui intervensi pasar valas dan obligasi, serta menjaga suku bunga agar tetap menarik bagi investor. Pemerintah juga dituntut untuk disiplin fiskal dan memberikan komunikasi kebijakan yang jelas guna membangun kembali kepercayaan investor terhadap APBN dan arah kebijakan ekonomi.
Dalam jangka menengah, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada impor energi dan memperkuat sumber devisa melalui peningkatan ekspor serta investasi asing langsung (FDI) untuk memperkuat fundamental rupiah dan mengurangi kerentanan terhadap gejolak global.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menekankan bahwa meskipun level Rp17.500 per dolar AS merupakan alarm serius, konteks saat ini berbeda dengan krisis 1998. Indonesia menghadapi tekanan berlapis saat itu, sementara kini struktur makroekonomi jauh lebih kuat dengan kurs mengambang, cadangan devisa yang memadai, sektor perbankan yang lebih sehat, dan praktik hedging yang lebih baik pada korporasi besar.
Meski belum mencapai krisis sistemik, kondisi saat ini sudah memasuki fase “lampu kuning” yang mendekati merah, dengan potensi pelemahan lebih lanjut jika tensi geopolitik meningkat, harga minyak bertahan tinggi, kebijakan The Fed tetap hawkish, dan arus keluar modal asing berlanjut.
“Kalau tensi geopolitik Timur Tengah terus meningkat, harga minyak bertahan tinggi, The Fed tetap hawkish, dan arus keluar modal asing berlanjut, rupiah bisa bergerak ke area Rp17.500-Rp17.600,” tambah Yusuf.
Tekanan terhadap rupiah tidak hanya disebabkan oleh faktor global, tetapi juga oleh premi risiko domestik. Hal ini terlihat dari pelemahan rupiah yang termasuk salah satu yang terdalam secara year-to-date di antara mata uang Asia lainnya. Pasar mengamati adanya kerentanan struktural dalam ekonomi domestik, seperti tingginya ketergantungan impor bahan baku dan energi, serta melemahnya kontribusi manufaktur terhadap PDB.
Persepsi ketidakpastian dari sisi fiskal dan arah kebijakan ekonomi dalam beberapa bulan terakhir turut memperburuk situasi. Dampak pelemahan rupiah akan terasa bertahap ke sektor riil, terutama melalui kenaikan harga barang impor (imported inflation) dan tekanan pada ruang fiskal akibat subsidi energi. Dunia usaha, khususnya sektor yang bergantung pada impor bahan baku, akan menghadapi kenaikan biaya produksi.
UMKM dianggap sebagai kelompok paling rentan karena keterbatasan akses lindung nilai dan modal. PMI manufaktur yang mendekati zona kontraksi menjadi sinyal awal bahwa tekanan rupiah mulai merambah sektor riil. Jika tekanan ini berlanjut, dampaknya akan meluas ke daya beli masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
Dalam merespons situasi ini, diperlukan kebijakan simultan dari pemerintah dan BI, baik dalam jangka pendek maupun panjang. BI perlu agresif menjaga stabilitas melalui intervensi di berbagai pasar, sementara koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga krusial. Namun, intervensi pasar hanya solusi sementara.
Pemulihan kredibilitas kebijakan ekonomi menjadi kunci utama. Pasar menantikan disiplin fiskal, komunikasi kebijakan yang konsisten, dan regulasi yang prediktif. Dalam jangka panjang, Indonesia harus memperkuat manufaktur bernilai tambah dan mengurangi ketergantungan impor energi agar rupiah tidak terus rentan terhadap guncangan global. Selama Indonesia masih terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah dan impor bahan baku industri, kerentanan terhadap gejolak global akan terus ada.
