HARIANJABAR.ID- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah merancang program strategis berupa beasiswa pendidikan di ITB serta perlindungan asuransi bagi jutaan warga untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online. Kebijakan ini dihadirkan sebagai upaya negara dalam meringankan beban ekonomi keluarga agar tidak terjebak dalam utang konsumtif maupun judi online.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa intervensi pemerintah dalam sektor pendidikan dan kesehatan merupakan langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di wilayahnya. Menurutnya, banyak warga terjebak pinjaman daring akibat tekanan finansial saat menghadapi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan atau kesehatan yang tidak terencana.
Dalam puncak kegiatan FinExpo 2026 yang berlangsung di Bandung pada Kamis (29/10/2026), gubernur yang akrab disapa KDM itu menyoroti budaya masyarakat yang kerap memaksakan diri melakukan pesta atau hajatan di luar kemampuan finansial. Ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan dan meninggalkan mentalitas mengejar gengsi yang merugikan di masa depan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini sedang mematangkan konsep pemberian beasiswa penuh bagi 1.000 anak dari keluarga kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Program ini diharapkan menjadi solusi nyata agar orang tua tidak perlu lagi menjual aset berharga seperti sawah atau ternak demi menyekolahkan anaknya.
Perlindungan Kesehatan dan Pendidikan
Selain program pendidikan, Pemprov Jawa Barat memproyeksikan perlindungan asuransi kesehatan serta kecelakaan kerja bagi 5,4 juta warga pada anggaran tahun 2027. Dedi menekankan bahwa tugas utama negara adalah memberikan rasa aman kepada rakyat agar hasil kerja keras selama bertahun-tahun tidak habis hanya untuk membayar biaya rumah sakit.
“Tugas negara itu cuma dua, yaitu melindungi rakyat ketika sakit agar tidak kehilangan aset usaha, serta menjamin pendidikan anak-anak agar warga tidak perlu menjual harta benda untuk sekolah,” ujar KDM.
Rencana ini diharapkan dapat terealisasi dengan baik pada APBD 2027 mendatang, dengan catatan kondisi keuangan daerah dalam keadaan stabil dan tidak mengalami defisit. Melalui kebijakan ini, diharapkan angka ketergantungan warga terhadap pinjaman online ilegal dapat ditekan secara signifikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara berkelanjutan.
