HARIANJABAR.ID- Pemerintah Kota Bandung berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp800 miliar selama tiga tahun ke depan untuk menuntaskan permasalahan banjir yang melanda sejumlah kawasan strategis di wilayahnya. Upaya mitigasi banjir ini difokuskan pada area krusial seperti Bandung Timur, Kopo, hingga Cimindi guna menekan risiko genangan air yang kerap terjadi saat musim penghujan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa penanganan banjir di wilayah Kopo yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung memerlukan koordinasi lintas daerah yang kuat. Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Pemerintah Kota Cimahi sangat penting agar solusi yang diterapkan bersifat jangka panjang, bukan sekadar penanganan sementara.
Farhan menambahkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan pihak terkait untuk mengamankan dukungan pendanaan proyek ini. “Untuk wilayah Ciwastra ke arah timur hingga Cinambo, kami sudah memiliki rencana teknis dan sedang berkoordinasi dengan Bappenas serta Kementerian PUPR untuk mendapatkan dukungan anggaran,” ujar Farhan pada Kamis (29/10/2026).
Selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkot Bandung juga telah mengundang Wakil Menteri Pekerjaan Umum untuk meninjau langsung lokasi terdampak. Farhan berharap adanya penyesuaian kebijakan transfer keuangan daerah dapat mempercepat realisasi proyek infrastruktur tersebut sehingga beban APBD dapat terbantu melalui dukungan pendanaan pusat.
Rencana Pembangunan Infrastruktur Pengendalian
Permasalahan banjir di Bandung dinilai dipicu oleh hilangnya fungsi penyerapan alami di area yang dulunya merupakan kawasan terbuka, namun kini telah beralih fungsi menjadi jalan tol maupun kawasan padat bangunan. Hal ini memaksa pemerintah untuk beralih pada pembangunan infrastruktur buatan sebagai pengganti sistem drainase alami yang tidak lagi memadai.
Pemerintah kota telah merancang pembangunan kolam retensi, kanal banjir, dan sistem pompa modern yang akan dipusatkan di sepanjang aliran Sungai Derwati. Wilayah yang terbentang dari Ciwastra hingga Cinambo menjadi prioritas utama dalam pembangunan sistem pengendalian air ini.
“Sekarang kita harus membuat kolam retensi baru, lengkap dengan kanal banjir dan sistem pompa sepanjang aliran Sungai Derwati dari Ciwastra hingga Cinambo. Itulah yang membutuhkan biaya sekitar Rp800 miliar,” jelas Farhan.
Beberapa titik lain, seperti kawasan di belakang kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung, juga masuk dalam daftar perhatian khusus pemerintah karena sering terdampak luapan air. Diharapkan dengan terbangunnya sistem ini, risiko banjir di berbagai kawasan tersebut dapat dikurangi secara signifikan untuk kenyamanan masyarakat luas.
