HARIANJABAR.ID – Sejumlah ekonom menilai ketahanan fiskal Indonesia saat ini masih cukup kuat untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) meskipun tensi politik di Timur Tengah berisiko mengerek harga minyak mentah dunia. Para ahli memprediksi bahwa kebijakan subsidi energi tetap aman setidaknya hingga tiga bulan ke depan jika harga minyak tidak melampaui asumsi anggaran secara signifikan.
Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menjelaskan bahwa ketahanan fiskal Indonesia dalam menghadapi dampak tingginya harga minyak dunia masih tergolong baik untuk periode Maret hingga Mei. Namun, ia mengingatkan perlunya evaluasi mendalam jika konflik terus berlanjut hingga memasuki bulan Juni untuk menjaga defisit anggaran tetap di bawah ambang batas tiga persen.
“Jadi kalau menurut saya dari hitungan saya, ini sampai periode 3 bulan dari Maret, April, Mei, kalaupun harga minyak masih di atas asumsi BBM US$ 70 per barel, saya rasa masih aman,” ucapnya kepada CNBC Indonesia.
Myrdal juga menyarankan pemerintah untuk mengoptimalkan keuntungan tidak terduga atau windfall profit dari kenaikan harga komoditas lain seperti batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO). Kelebihan pendapatan tersebut dapat dialokasikan untuk menopang kompensasi maupun subsidi energi agar beban masyarakat tidak meningkat akibat kenaikan harga minyak global.
Strategi Alternatif Menjaga Ketahanan Fiskal
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, berpendapat bahwa pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional tanpa harus menaikkan harga BBM. Menurutnya, menaikkan harga energi di tengah tren inflasi saat ini justru berisiko tinggi terhadap daya beli masyarakat yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.
“Solusi yang lebih tepat tanpa menaikkan harga BBM adalah menggabungkan penghematan yang cermat dengan penambahan penerimaan dan perlindungan daya beli,” ujar Josua.
Ia mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi internal, seperti penghematan energi di instansi pemerintahan, pembatasan belanja perjalanan dinas, serta percepatan transisi dari pembangkit diesel ke tenaga surya. Langkah-langkah ini dinilai lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan APBN dibandingkan langsung memindahkan beban kenaikan harga minyak global kepada masyarakat luas.
Di sisi lain, Kepala Ekonom David Sumual menekankan pentingnya kalkulasi ulang terhadap skenario APBN jika perang berlangsung dalam jangka panjang. Meskipun ada potensi rasionalisasi harga, ia memperkirakan akan ada tekanan global bagi negara-negara yang berkonflik untuk melakukan gencatan senjata guna menjamin keamanan jalur distribusi energi dunia.
