HARIANJABAR.ID- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan pendidikan kepada hampir satu juta siswa sebagai wujud apresiasi atas ketaatan warga dalam membayar pajak. Dana yang terkumpul dari kontribusi masyarakat ini dialokasikan untuk menunjang operasional sekolah serta meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Jawa Barat.
Bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan esensial sekolah, mulai dari pembayaran tagihan listrik dan air hingga pembangunan ruang kelas baru. Secara keseluruhan, pemerintah daerah menyalurkan dana sebesar Rp1,2 triliun di luar skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta tunjangan sertifikasi guru.
Dukungan tersebut juga menyasar 31.663 siswa SMA dan SMK swasta yang tergabung dalam program sekolah swasta kerja sama. Program ini ditujukan bagi murid yang tidak terserap dalam sistem penerimaan di sekolah negeri, dengan alokasi dana mencapai Rp73 miliar pada tahun 2026.
Selain pembiayaan operasional, pemerintah daerah memberikan bantuan berupa uang pangkal sekolah, seragam, hingga peralatan tulis bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Kebijakan ini juga mencakup pembayaran iuran bulanan untuk mencegah angka putus sekolah bagi lebih dari 117 ribu murid di Jawa Barat.
Dukungan nyata bagi dunia pendidikan
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa seluruh program pendidikan gratis ini sepenuhnya bersumber dari ketaatan warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut ia sampaikan secara langsung saat meninjau kebijakan bantuan pendidikan pada Selasa, 22 September 2026.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor pendidikan, dengan cara yang konsisten dalam membayar pajak. Dengan partisipasi aktif masyarakat, program pemerataan akses pendidikan diharapkan dapat terus berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masa depan generasi muda di Jawa Barat.
