HARIANJABAR.ID – Sebanyak 779 warga Kabupaten Majalengka memutuskan untuk mengundurkan diri secara sukarela dari status penerima bantuan sosial (bansos) dalam proses verifikasi data kemiskinan yang berlangsung pada Rabu, 17 Juni 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam melakukan pemutakhiran data guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Data tersebut diumumkan langsung oleh Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, saat membuka kegiatan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Yudha Karya Abdi Negara.
Hingga saat ini, pemerintah setempat telah berhasil memverifikasi 114.057 keluarga penerima manfaat (KPM) dari total 126.925 target keluarga pendataan. Hasil verifikasi tersebut mengungkapkan adanya perubahan status pada 2.552 keluarga, dengan rincian 1.216 KPM meninggal dunia, 779 KPM mengundurkan diri, 391 KPM pindah domisili, dan 166 KPM tidak ditemukan.
Bupati Eman menekankan pentingnya akurasi data dalam setiap pengambilan kebijakan publik agar bantuan sosial dapat tersalurkan dengan efisien dan tepat sasaran pada Rabu, 17 Juni 2026. Data valid ini juga akan dijadikan acuan utama dalam menyusun strategi pembangunan daerah untuk tahun 2027 mendatang.
Fungsi Strategis Pemutakhiran Data
Selain untuk keperluan penyaluran bansos, hasil pemutakhiran data tersebut memiliki peran vital dalam mendukung target pembangunan ekonomi daerah. Pemkab Majalengka memiliki target untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,84 hingga 8,53 persen pada tahun berikutnya.
Pemerintah daerah juga memproyeksikan beberapa target makro lainnya, di antaranya:
- Menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,69 persen.
- Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ke angka 73,20.
- Menekan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 3,40 hingga 3,60 persen.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuat sektor investasi, memperluas program pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Menurut Eman, data yang baik merupakan kunci dalam menghasilkan kebijakan tepat sasaran yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat saat diungkapkan pada Rabu, 17 Juni 2026.
