 |
| Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memuji langkah cepat Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. (Foto; Humas Kota Bandung). |
HARIANJABAR.ID – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota Bandung tengah menggenjot program pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Inisiatif ini merupakan bagian strategis dari upaya Pemkot Bandung untuk memperluas jangkauan masyarakat terhadap hunian yang layak serta terjangkau.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi atas respons cepat Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam membangun sinergi lintas tingkatan pemerintahan demi tercapainya program prioritas ini. Kolaborasi ini menunjukkan kesigapan pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar warganya.
“Pak Wali Kota baru setahun menjabat, tapi geraknya cepat. Dengan Pak Gubernur, Pak Sekda, kita buktikan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo, provinsi, kota, hingga kelurahan dan RW bisa bergerak kompak,” ujar Maruarar, Minggu (15/2/2026).
Maruarar menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Rusunami tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari ketersediaan lahan, penyempurnaan regulasi, hingga skema pembiayaan dan mekanisme pelaksanaannya. Semua aspek ini memerlukan koordinasi yang solid antarinstansi terkait.
Target Luas dan Prioritas Penerima Hunian
Kementerian PKP bersama pemerintah daerah kini sedang merampungkan perencanaan komprehensif untuk program Rusunami. Hal ini mencakup finalisasi tata kelola, regulasi, skema pendanaan, serta detail teknis pelaksanaan di lapangan. Kepastian mengenai detail program ini dijadwalkan akan diumumkan dalam dua minggu ke depan.
“Mudah-mudahan dua minggu lagi semua sudah lebih jelas. Kita janji ketemu lagi akhir Februari untuk menyampaikan detailnya,” kata Maruarar.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan harapannya agar Kota Bandung dapat memperoleh alokasi sekitar 1.000 unit rumah subsidi pada tahap awal program ini. Ia menegaskan bahwa skema yang dirancang bersifat hak milik, bukan relokasi, sehingga tidak ada unsur pemaksaan bagi warga.
“Kita berharap Bandung bisa dapat sekitar seribu unit. Ini hak milik, bukan relokasi. Targetnya masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah tapi punya penghasilan sehingga bisa mencicil,” ujarnya.
Pembiayaan kepemilikan rumah ini akan didukung oleh skema subsidi dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk meringankan beban cicilan MBR. Farhan juga mengusulkan agar para guru menjadi salah satu kelompok prioritas penerima hunian, mengingat keberadaan sekolah yang banyak di sekitar lokasi rencana pembangunan.
“Di sekitar sini banyak sekolah, jadi ekosistemnya mendukung. Guru akan kita prioritaskan supaya mereka bisa tinggal lebih tenang,” tandasnya.
Sumber : RRI
