Beranda / Daerah / Pemerintah Provinsi Jawa Barat Segera Luncurkan Program Paguron untuk Lestarikan Kriya Tradisional

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Segera Luncurkan Program Paguron untuk Lestarikan Kriya Tradisional

HARIANJABAR.ID- Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mendirikan pusat pelatihan berbasis budaya yang disebut “Paguron” untuk menyelamatkan kerajinan lokal dari ancaman kepunahan. Langkah strategis ini diambil guna mengatasi krisis regenerasi perajin sekaligus memberikan apresiasi berupa insentif bulanan bagi para maestro kriya di berbagai wilayah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan ini menyasar keahlian spesifik seperti seni anyaman di Tasikmalaya dan Garut, serta seni ukir dan batik tulis di seluruh pelosok provinsi. Program ini dirancang sebagai bentuk intervensi agar warisan keterampilan tradisional tetap terjaga dan tidak terputus di tengah perkembangan zaman.

Melalui sistem Paguron, para pengrajin senior akan diposisikan sebagai pengajar yang bertugas mentransfer ilmu secara langsung kepada generasi muda. Pemerintah nantinya akan membagi institusi nonformal ini menjadi beberapa kategori spesifik, seperti Paguron Batik, Paguron Anyaman, hingga Paguron Lukis.

“Saya sudah minta kumpulkan para pembatik, beri mereka gaji setiap bulan yang cukup untuk mengajarkan membatik. Begitu juga untuk ukiran, lukisan, masakan tradisional, sampai anyaman agar keahliannya tidak putus,” ujar Dedi saat menghadiri Sunda Karsa Fest Karya Kreatif Jawa Barat di Bandung, Senin (29/6/2026).

Strategi Memperkuat Ekonomi Kreatif

Selain upaya pelestarian melalui sistem Paguron, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga terus mengoptimalkan perhelatan Sunda Karsa Fest sebagai sarana promosi UMKM. Kolaborasi bersama Bank Indonesia dan Dekranasda ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha lokal dalam bersaing di pasar domestik.

Dedi berharap model pameran ekonomi kreatif seperti ini dapat dilakukan secara lebih merata. Ia mendorong agar festival tersebut tidak hanya terpusat di ibu kota provinsi, tetapi bisa diselenggarakan secara bergilir di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk memicu pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.