HARIANJABAR.ID – Pemerintah hingga saat ini masih mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax di level Rp12.300 per liter meskipun nilai keekonomian aslinya di pasar sudah jauh melampaui angka tersebut. Selisih yang cukup besar ini memicu potensi pembengkakan beban kompensasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa harga keekonomian BBM non-subsidi untuk jenis Pertamax atau RON 92 idealnya berada di angka Rp18.740 per liter. Jika merujuk pada angka tersebut, terdapat perbedaan harga sekitar Rp6.440 per liter yang saat ini tidak dibebankan langsung kepada konsumen.
Tidak hanya Pertamax, produk Pertamina Dex juga tercatat memiliki selisih yang lebih lebar yakni mencapai Rp11.060 per liter dari harga keekonomiannya yang diprediksi menyentuh Rp25.560 per liter. Kondisi ini dinilai akan menambah tekanan fiskal mengingat kebutuhan kompensasi energi diperkirakan bisa membengkak hingga mencapai kisaran Rp130 triliun sampai Rp150 triliun.
“Harga keekonomian BBM non subsidi di level Rp18.740 per liter untuk RON 92. Sementara Pertamina Dex di Rp25.560 per liter. Selisihnya berarti pemerintah tanggung kompensasi RON 92 sebesar Rp6.440 per liter dan Dex Rp11.060 per liternya,” kata Bhima.
Faktor Penentu Harga Keekonomian Pertamax
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa perhitungan harga asli BBM sangat bergantung pada pergerakan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut perhitungannya, dengan harga minyak dunia di level US$80-90 per barel, harga wajar Pertamax seharusnya berada di rentang Rp14.500 hingga Rp15.500 per liter.
“Dengan kondisi sekarang harga minyak masih relatif tinggi di kisaran 80-90 dolar AS per barel dan rupiah di atas Rp15.500 maka secara kasar harga keekonomian Pertamax itu ada di rentang Rp14.500 sampai Rp15.500 per liter,” ujar Yusuf.
Meskipun terdapat selisih harga yang signifikan, sejumlah operator SPBU swasta seperti BP-AKR dan PT Vivo Energy Indonesia terpantau masih mengikuti langkah Pertamina dengan menahan harga jual di kisaran Rp12.390 per liter. Penahanan harga ini secara teknis membantu menjaga daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi, namun dalam jangka panjang berisiko menjadi beban fiskal melalui skema kompensasi pemerintah.
