HARIANJABAR.ID- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat tengah merancang langkah strategis guna menangani tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global dan efisiensi perusahaan di wilayah tersebut. Upaya ini dilakukan sebagai respons atas data tenaga kerja yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 6,61 persen dari total 39,69 juta penduduk usia kerja.
Kondisi ekonomi yang dinamis menyebabkan banyak perusahaan, khususnya di sektor tekstil, mengalami tekanan akibat kenaikan harga bahan baku yang dibarengi dengan penurunan permintaan pasar. Tekanan serupa juga dirasakan oleh industri otomotif, elektronik, plastik, hingga semen yang kini mulai beralih ke sistem otomatisasi teknologi.
Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, M.Si., menyatakan bahwa penyesuaian tenaga kerja menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan bagi perusahaan yang mengalami kendala operasional. “Dengan bahan baku yang semakin meningkat, kemudian order yang semakin menurun begitu atau bahkan tidak ada order, mereka juga terpaksa melakukan penyesuaian terhadap tenaga kerja,” ujarnya saat berbincang pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Selain faktor ekonomi, efisiensi manajemen dan relokasi industri menjadi pemicu lain yang mendasari perusahaan melakukan pengurangan jumlah karyawan secara signifikan.
Upaya Pemerintah Menekan Dampak
Untuk meminimalisir dampak tersebut, Disnakertrans Jabar secara aktif melakukan deteksi dini melalui penguatan komunikasi antara pihak pengusaha dan serikat pekerja. Pemerintah daerah telah menugaskan tim khusus untuk melakukan evaluasi berkala guna memantau potensi perselisihan hubungan industrial di berbagai sektor perusahaan.
“Kita keliling perusahaan, mendeteksi perusahaan mana yang berpotensi bermasalah terhadap hubungan industrialnya, sehingga nanti ujung-ujungnya akan terjadi PHK. Itu kita juga ada tim tersendiri yang setiap bulan kita lakukan evaluasi,” jelas I Gusti Agung Kim.
Jika PHK terpaksa dilakukan, Disnakertrans memastikan pekerja mendapatkan haknya melalui koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait akses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Selain itu, pemerintah mendorong keterbukaan lapangan kerja baru melalui platform digital seperti aplikasi Nyari Gawe dan bursa kerja daring.
Sebagai langkah rehabilitasi ekonomi bagi pekerja yang terdampak, Pemprov Jabar turut menyediakan berbagai program pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Pelatihan yang ditawarkan meliputi sektor tata boga, barista, hingga tata rambut, yang dirancang agar pekerja dapat segera kembali ke dunia kerja atau beralih menjadi wirausahawan mandiri.
