HARIANJABAR.ID- Pemerintah Kota Bandung kini tengah menjalankan program penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di berbagai kawasan strategis untuk mengembalikan fungsi tata ruang serta menjaga ketertiban umum. Langkah ini diambil sebagai upaya menanggapi tingginya aktivitas masyarakat di ruang publik yang terdampak oleh keberadaan PKL yang tidak teratur.
Selain fokus pada penataan internal, pemerintah setempat berencana memperkuat kolaborasi strategis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kerja sama ini difokuskan pada penataan kawasan vital yang berada di sekitar Gedung Sate agar lebih tertata secara berkelanjutan.
Beberapa wilayah yang masuk dalam prioritas penataan meliputi Kecamatan Coblong, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Cibeunying Kidul, dan Kecamatan Sumur Bandung. Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, sehingga keberadaan PKL dinilai cukup memengaruhi fungsi trotoar dan fasilitas publik lainnya jika dibiarkan tanpa regulasi.
Wali Kota Bandung, M Farhan, menekankan bahwa program ini tidak berhenti pada tahap penertiban fisik saja, melainkan mencakup manajemen pengelolaan jangka panjang. Ia menyatakan, masih banyak titik yang harus ditata dan yang paling utama adalah kolaborasi Pemerintah Kota Bandung dengan pemerintah provinsi di titik-titik strategis sekitar Gedung Sate, Minggu (30/8/2026).
Prosedur Penataan Kawasan Strategis
Dalam menjalankan program ini, Pemkot Bandung menerapkan pendekatan bertahap guna memastikan keteraturan di lapangan. Tahap awal yang dilakukan adalah penertiban titik-titik yang dinilai melanggar fungsi ruang publik secara signifikan.
Setelah kawasan berhasil ditertibkan, pemerintah akan melakukan pengelolaan bersama dengan melibatkan pihak-pihak terkait agar kondisi wilayah tetap terjaga. M Farhan menegaskan bahwa langkah ini akan dilakukan dengan prinsip penertiban terlebih dahulu, baru kemudian dikelola bersama dan hal tersebut akan dikomunikasikan lebih lanjut.
