HARIANJABAR.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh telah selesai dan kini tinggal menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (22/4/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa hasil akhir dari penataan ulang finansial ini sudah diputuskan sepenuhnya. Langkah ini merupakan bagian penting dalam mengelola beban biaya proyek strategis nasional tersebut agar lebih berkelanjutan di masa depan.
Terkait proses ini, pemerintah Indonesia juga telah berkomunikasi secara langsung dengan pihak China untuk menjaga transparansi. Upaya tersebut dilakukan guna memperkuat hubungan bilateral dan memelihara kepercayaan jangka panjang antara kedua negara sebagai mitra pembangunan.
“Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan China. Kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan China. Kan saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan, tinggal diumumkan,” ujar Purbaya.
Pengumuman Resmi oleh Menko Infrastruktur
Meskipun telah rampung, Menteri Keuangan belum bersedia memaparkan rincian mendalam mengenai poin-poin hasil restrukturisasi tersebut. Ia menegaskan bahwa detail informasi akan disampaikan secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Nanti diumumkan Pak AHY. Saya pikir saya enggak berhak ngomongin sekarang ya. Nanti tanya Pak AHY begitu diumumkan nanti. Tapi yang jelas sudah putus, cuma belum saatnya diumumkan,” kata Purbaya lebih lanjut.
Sebelumnya, proyek yang dikelola oleh PT KCIC ini memang sempat menghadapi sejumlah tantangan finansial yang menjadi perhatian publik. Purbaya pernah menyinggung adanya pembengkakan biaya atau cost overrun serta berbagai kendala koordinasi antarinstansi selama masa pengerjaan proyek tersebut.
Mengenai kemungkinan kehadiran perwakilan dari pemerintah China saat proses pengumuman resmi nanti, Bendahara Negara tersebut belum memberikan kepastian. Segala keputusan terkait teknis dan waktu pengumuman sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
