HARIANJABAR.ID- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melayangkan kritik tajam terhadap kondisi infrastruktur jalan tol di wilayahnya yang dinilai bergelombang dan memiliki penataan pintu keluar atau exit tol yang kurang optimal, saat menghadiri acara 8th West Java Investment Summit di Kota Bandung, Kamis (18/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Dedi menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan bagi pengguna jalan mengingat tingginya volume kendaraan di jalur yang menghubungkan Jakarta dengan sejumlah wilayah di Jawa Barat. Ia berpendapat bahwa pendapatan yang diperoleh pengelola tol dari Jawa Barat sudah sangat besar, sehingga semestinya berbanding lurus dengan pemeliharaan fisik jalan yang lebih baik.
Dedi menyoroti beberapa permasalahan teknis yang ditemui di lapangan, seperti pembatas jalan yang rusak dan tidak kunjung diperbaiki, serta banyaknya papan reklame yang mengganggu pemandangan ruang publik. Selain itu, ia juga menyinggung keberadaan mobil bekas kecelakaan yang dibiarkan di pinggir jalan yang menurutnya sangat mengurangi estetika dan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat.
Terkait kondisi tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mengharapkan adanya perbaikan nyata dari pihak pengelola jalan tol agar fasilitas publik dapat terjaga dengan layak. “Mohon perbaiki seluruh exit tol yang ada di Jawa Barat,” ujar Dedi saat menyampaikan sambutan dalam acara tersebut.
Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas
Selain infrastruktur tol, Dedi turut menyoroti penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dalam pembangunan kawasan industri yang sering kali dianggap hanya sebagai formalitas administratif. Ia mencontohkan masih adanya pembangunan pabrik di titik-titik berbahaya, seperti di tikungan dekat sungai, yang dinilai tidak memperhitungkan risiko keselamatan warga sekitar.
Dedi meminta agar kajian mengenai dampak lalu lintas dilakukan secara komprehensif, mencakup perhitungan kondisi geografis jalan serta jarak bangunan dengan area permukiman. Ia juga mengimbau Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata untuk melakukan pengaturan ketat terhadap kendaraan bertonase besar, khususnya di jalur wisata pada akhir pekan, guna menjamin kelancaran arus lalu lintas dan mendukung aktivitas ekonomi daerah.












