HARIANJABAR.ID- Polrestabes Bandung kini meningkatkan intensitas patroli malam hari di berbagai titik rawan sebagai langkah responsif menanggapi maraknya aksi kriminalitas jalanan atau begal di wilayah Kota Bandung. Langkah ini diambil menyusul laporan warga mengenai peningkatan insiden perampasan barang berharga yang terjadi baik pada siang maupun malam hari di sejumlah lokasi strategis.
Dalam dua bulan terakhir, serangkaian aksi kejahatan jalanan telah meresahkan warga, mulai dari pembegalan kurir paket, serangan terhadap pengemudi ojek online, hingga modus kejahatan berpura-pura menjadi debt collector. Situasi ini memicu kekhawatiran masyarakat luas hingga muncul istilah zona merah atau darurat begal di media sosial.
Menanggapi situasi tersebut, Wakapolrestabes Bandung, AKBP Dedi Supriyadi, mengakui bahwa pihaknya telah menerima banyak aspirasi dari masyarakat terkait meningkatnya gangguan keamanan di lapangan. “Kami dari Polrestabes Bandung menanggapi adanya masukan dari masyarakat Bandung, di mana aksi begal mulai kembali marak di Kota Bandung,” ujar Dedi, Sabtu (18/7).
Kepolisian kini menerapkan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dengan menempatkan personel di setiap polsek untuk berjaga di titik-titik rawan, terutama pada jam-jam kecil atau dini hari. Strategi ini diharapkan mampu menekan ruang gerak pelaku kejahatan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang harus beraktivitas di malam hari.
Langkah Tegas dan Kolaborasi Keamanan
Pihak kepolisian menegaskan tidak akan menoleransi pelaku kejahatan yang meresahkan ketertiban umum. Polrestabes Bandung berkomitmen untuk melakukan penindakan yang tegas dan terukur terhadap para pelaku begal, sesuai dengan instruksi dari Kapolda Jawa Barat. Masyarakat pun diimbau untuk segera melapor ke nomor darurat 110 jika mendapati situasi yang mengancam atau mencurigakan.
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, menekankan bahwa pemberantasan begal menjadi salah satu prioritas utama kepolisian saat ini. Meskipun tindakan tegas menjadi mandat utama, ia mengingatkan agar seluruh personel tetap memperhatikan aspek hak asasi manusia dalam setiap operasi di lapangan.
“Saya perintahkan anggota untuk melakukan tindakan tegas dan terukur, namun kepolisian juga harus menghormati hak asasi setiap orang,” tegas Pipit, Sabtu (18/7).
Lebih lanjut, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, penanganan kejahatan jalanan tidak bisa hanya bertumpu pada pihak kepolisian, melainkan membutuhkan peran serta dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan agar wilayah Jawa Barat kembali kondusif.
