HARIANJABAR.ID- Pemerintah Kota Bandung saat ini tengah memproses tahapan kerja sama pengelolaan Kebun Binatang Bandung dengan fokus pada kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh aspek operasional di masa depan memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.
Proses tersebut saat ini telah memasuki fase perhitungan bisnis untuk menentukan skema kerja sama yang paling tepat. Pihak Pemerintah Kota Bandung menyatakan bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan komersial secara mendalam, namun tetap memantau agar setiap kesepakatan yang dibuat tidak melanggar aturan yang ditetapkan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan optimismenya bahwa seluruh tahapan administratif akan rampung sesuai target. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga integritas proses lelang agar sesuai dengan koridor hukum yang telah ditentukan.
Terkait kewajiban finansial dari pemenang lelang, pihak pengelola baru telah menyelesaikan kewajiban awal berupa pembayaran kontribusi tahunan. Pembayaran tersebut senilai Rp4,3 miliar telah diterima kas daerah hanya berselang dua hari setelah pengumuman penetapan pemenang lelang pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Tahapan Penandatanganan Kerja Sama
Setelah seluruh kewajiban awal dipenuhi, Pemkot Bandung kini berfokus pada penyelesaian persyaratan administratif tambahan. Kelengkapan dokumen ini menjadi prasyarat mutlak sebelum pihak pemerintah dan pengelola melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Farhan menjelaskan bahwa sinkronisasi antara kepentingan bisnis dan regulasi pemerintah menjadi prioritas utama. Dengan terpenuhinya semua persyaratan, maka Perjanjian Kerja Sama atau PKS akan segera ditandatangani untuk menjadi landasan hukum operasional ke depan, ujar Farhan, Sabtu 4 Juli 2026.
Proses ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pengelolaan Kebun Binatang Bandung dalam jangka panjang. Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian prosedur administratif dapat tuntas sepenuhnya sebelum akhir Juli 2026 guna memastikan layanan kepada masyarakat tidak terganggu.
