HARIANJABAR.ID – Pemerintah Kota Bandung memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan normal di tengah kebijakan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan bahwa kesiapan sistem cadangan daya serta efisiensi energi di lingkungan perkantoran mampu menjaga stabilitas operasional selama gangguan pasokan listrik berlangsung.
Kondisi pelayanan yang tetap kondusif tersebut didukung oleh infrastruktur cadangan yang mumpuni di setiap kantor dinas. Farhan menjelaskan bahwa konsumsi energi yang sudah efisien memudahkan pemerintah dalam mengelola sumber daya listrik yang tersedia saat ini.
“Alhamdulillah tidak terganggu. Sejauh ini memang pelayanan kita masih menggunakan power backup yang bagus, karena memang konsumsi kita juga sudah jauh lebih efisien,” ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin 22 Juni 2026.
Meskipun operasional pemerintahan aman, pemerintah tetap memberikan atensi khusus pada dampak pemadaman bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Farhan menilai ketidakstabilan suplai listrik berpotensi mengganggu produktivitas industri kreatif dan sektor perdagangan yang menjadi penggerak ekonomi kota.
Fokus Stabilitas Pasokan Listrik
Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan. Fokus utamanya adalah memastikan keandalan jaringan agar pelaku usaha tidak mengalami kerugian akibat terhentinya aktivitas produksi secara mendadak.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemkot Bandung siap memfasilitasi kebutuhan PLN dalam memperbaiki maupun memperkuat jaringan listrik di wilayah tersebut. Sinergi ini dianggap krusial untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di masa depan.
“Kita akan selalu mendukung berbagai hal yang menyangkut masalah infrastruktur yang diperlukan oleh PLN,” tegas Farhan di Balai Kota Bandung, Senin 22 Juni 2026.
Pihaknya berharap agar gangguan pasokan listrik segera tertangani secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah serta menjamin kenyamanan seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan hak pelayanan publik yang prima.
