/uo481tjk5p6gtpx.jpeg)
HARIANJABAR.ID – Upaya pemerintah Kota Tasikmalaya melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menurunkan harga beras belum menunjukkan hasil yang signifikan.
Beban ekonomi masyarakat semakin berat akibat kenaikan harga beras yang persisten sejak tahun 2023. Situasi ini diperparah dengan kelangkaan beras kualitas medium yang biasanya mudah didapat.
Beban Ekonomi dan Kelangkaan Beras Medium
Janah (32), warga Kampung Bojongnangka, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, mengungkapkan bahwa kenaikan harga beras telah menjadi beban berat baginya. “Kami baru kali ini membeli beras murah dari Bulog seharga Rp57.500 per 5 kg. Sebelumnya selalu membeli di warung kualitas premium seharga Rp17 ribu per kg. Kenaikan beras ini membuat beban kebutuhan lain ikut merangkak naik,” ujarnya saat ditemui di lokasi Gerakan Pangan Murah (GPM) Kecamatan Purbaratu, Selasa (3/3).
Kondisi serupa dirasakan oleh Titik (60), warga Singaparna, yang terpaksa mengantre sejak pagi untuk mendapatkan kupon beras murah. Pemerintah membatasi pembelian hanya satu kantong per orang meskipun permintaan tinggi. “Kenaikan beras sekarang terasa karena banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran. Apalagi mau masuk bulan Ramadan, kebutuhan pokok naik luar biasa. Bagi rakyat, yang penting harga murah dan stoknya ada, tidak perlu mahal,” tutur Titik.
Selain beras, lonjakan harga paling drastis terjadi pada komoditas jamur dan cabai domba. Harga jamur melonjak dari Rp14.000 menjadi Rp32.000 per kilogram, sementara cabai domba mencapai Rp70.000 per kilogram. Untuk menyiasati daya beli konsumen yang menurun, pedagang di pasar tradisional terpaksa mengemas sayuran dalam ukuran kecil atau paket hemat. Meskipun intervensi pasar murah terus dilakukan, tingkat kunjungan pembeli ke gerai GPM masih belum merata.
