HARIANJABAR.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) menargetkan pendataan terhadap 5,54 juta pelaku usaha dan sekitar 17,7 juta keluarga melalui program Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Jawa Barat. Langkah strategis ini dilakukan pemerintah untuk memetakan kondisi ekonomi terkini di Jawa Barat dengan menerjunkan puluhan ribu petugas ke lapangan mulai Minggu (21/6).
Wakil Ketua BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menjelaskan bahwa besarnya populasi di Jawa Barat menjadi tantangan sekaligus prioritas dalam pelaksanaan sensus tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, BPS telah menyiapkan sebanyak 40.573 petugas lapangan yang akan melakukan pendataan secara langsung dari pintu ke pintu.
Selain petugas lapangan, BPS juga mengoptimalkan peran pegawai organik di tingkat kabupaten dan kota untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat dengan akurat. BPS secara khusus menekankan agar petugas mendatangi rumah-rumah penduduk, mengingat banyaknya unit usaha berskala mikro yang tidak memiliki plang nama toko.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperkuat melalui penggunaan teknologi digital untuk mempermudah proses pendataan. Dalam keterangannya, Sonny menjelaskan bahwa Jawa Barat memiliki keunggulan akses data melalui inovasi teknologi yang dikembangkan pemerintah setempat.
Pemanfaatan Aplikasi Jabar Eco Tech
Inovasi tersebut diwujudkan dalam bentuk aplikasi bernama Jabar Eco Tech yang digunakan untuk mencatat koordinat lokasi usaha secara presisi. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menginstruksikan perangkat daerah mulai dari tingkat RT dan RW untuk melakukan pemetaan lokasi usaha melalui sistem tersebut.
Pemanfaatan aplikasi ini dinilai sangat membantu efisiensi pendataan bagi petugas di lapangan. Sonny menyatakan bahwa pihaknya sangat terbantu dengan adanya sistem pendataan digital yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut
“Ini mungkin satu-satunya di Indonesia. Pak gubernur menugaskan RT, RW dan seterusnya itu untuk melakukan eco tagging, pecatatan koordinat di tempat-tempat usaha,” katanya, Minggu (21/6/2026).
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa data yang terkumpul dari sensus ini akan menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Bahkan, ia mengusulkan agar frekuensi sensus ekonomi dan sensus penduduk di wilayahnya dapat dilakukan secara lebih rutin untuk memantau perubahan tren ekonomi masyarakat, termasuk perkembangan sektor ekonomi digital.
