HARIANJABAR.ID- Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi untuk seluruh wilayah kabupaten dan kota mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya cuaca ekstrem yang dipicu oleh datangnya musim hujan di wilayah tersebut.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.650-BPBD/2026 sebagai respon atas prakiraan cuaca terkini. Berdasarkan ketetapan ini, sebanyak 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang tinggi, serta abrasi pantai.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Teten Ali Mulku, menyatakan bahwa pihaknya telah mengoptimalkan kesiapan personel melalui berbagai pelatihan teknis. Langkah ini dilakukan guna memastikan kesigapan tim dalam memberikan respon cepat jika terjadi kondisi darurat di lapangan.
“Kami telah melakukan pelatihan water rescue, medical first response (MFR), vertical rescue dan lainnya yang melibatkan BPBD kabupaten/ kota juga,” ucap Teten .
Upaya Mitigasi dan Kesiapsiagaan
Selain kesiapan personel, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan darurat bencana yang bersumber dari APBD serta sumber dana sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk selalu memantau perkembangan cuaca serta mengenali risiko bencana yang ada di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
BPBD Jawa Barat juga menekankan pentingnya warga untuk menyiapkan tas siaga bencana serta menjaga kebersihan saluran air guna mencegah penyumbatan yang dapat memicu banjir. Masyarakat diminta agar segera mengikuti arahan petugas lapangan jika situasi darurat terjadi demi keselamatan bersama.
Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin melaporkan kejadian bencana, BPBD Jawa Barat telah menyediakan kanal komunikasi melalui nomor kontak 08999404629. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat meminimalisir risiko dampak dari potensi bencana hidrometeorologi selama periode musim hujan ini.












