HARIANJABAR.ID – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan mulai berfungsi sepenuhnya sebagai pusat pemerintahan Indonesia pada tahun 2028 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia melakukan kunjungan kerja langsung ke kawasan IKN pada Senin, 21 April 2026.
Ahmad menjelaskan bahwa rencana pemindahan pusat pemerintahan ini telah dipersiapkan dengan matang oleh pemerintah. Menurutnya, tahun 2028 merupakan waktu yang sangat tepat bagi IKN untuk mulai menjalankan peran operasionalnya secara menyeluruh sebagai ibu kota negara yang baru.
Selama peninjauan di lapangan, Ketua MPR melihat langsung perkembangan berbagai proyek infrastruktur yang sedang berjalan. Ia menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan merupakan faktor kunci agar target fungsionalitas kota tersebut dapat tercapai sesuai dengan lini masa yang sudah disusun.
Ahmad meyakini bahwa dengan koordinasi yang baik, proses transisi pemerintahan dari Jakarta ke Nusantara akan berjalan sesuai rencana. Ia menyebutkan bahwa “tahun 2028 menjadi waktu yang tepat untuk mulai difungsikannya IKN sebagai ibu kota negara Indonesia” dalam keterangannya di sela kunjungan tersebut.
Kelanjutan Pembangunan Pusat Pemerintahan
Fokus pembangunan saat ini tidak hanya mencakup gedung-gedung pemerintahan utama, tetapi juga mencakup penyediaan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa saat operasional penuh dimulai pada 2028, seluruh ekosistem perkotaan di IKN sudah siap melayani kebutuhan para aparatur negara dan masyarakat umum.
Pemerintah bersama instansi terkait terus melakukan pematangan rencana agar aktivitas legislatif, yudikatif, dan eksekutif dapat terintegrasi dengan baik di lokasi baru tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar dalam memeratakan pusat pertumbuhan ekonomi dan administrasi di wilayah Indonesia.
