Armada Metro Jabar Trans
BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana sebesar Rp121 miliar dari APBD untuk mengoperasikan Metro Jabar Trans (MJT) selama tahun 2025. Namun mulai tahun 2026, Pemprov Jabar berencana menerapkan sistem berbagi beban (sharing) dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Cekungan Bandung.
Plh Kepala Dinas Perhubungan Jabar Ade Afriandi mengungkapkan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mengoperasikan 85 unit bus, mencakup berbagai komponen operasional. "Untuk operasional setahun itu Rp121 miliar, tahun yang akan datang harus ada pembagian oleh kabupaten/kota yang Bandung Raya," jelasnya di Bandung, Kamis.
Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai keperluan, termasuk subsidi tarif, bahan bakar minyak, listrik untuk bus elektrik, gaji sopir, sarana prasarana, hingga pemeliharaan armada. Bus Rapid Transit (BRT) yang sebelumnya dikenal sebagai Trans Metro Pasundan ini menetapkan tarif Rp4.900 untuk umum dan Rp2.000 untuk pelajar dan lansia.
Menurut Ade, skema pembagian beban anggaran masih dalam tahap perhitungan dan akan diputuskan oleh kepala daerah terpilih di wilayah Cekungan Bandung Raya, meliputi Kota Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Jatinangor (Sumedang). "Nanti di akhir 2025 tentu harus dipersiapkan anggaran yang sharing nanti untuk 2026," tambahnya.
MJT diproyeksikan dapat mengangkut sekitar 17.848 penumpang dengan prediksi peningkatan seiring penyempurnaan BRT hingga 2027. "Itu dibangun 2025 secara bertahap. Jadi dari mulai jalan, halte, rambu-rambu, depo, kemudian sistemnya. Jadi, turun di mana, naik di mana, kita sudah tahu jam berapa dan sebagainya," papar Ade.
Selama tahun 2025, Pemprov Jabar akan fokus pada pembangunan infrastruktur dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan penggunaan MJT. Integrasi layanan secara menyeluruh ditargetkan terwujud pada tahun 2027. "Tahun 2025, tugas kami juga lebih banyak mensosialisasikan. Karena baru kemungkinan pada 2027, yang betul-betul seluruh pelayanan bisa terintegrasi," ujarnya.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin memberikan perhatian khusus pada aspek inklusivitas layanan. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan halte yang ramah bagi penyandang disabilitas. "Saya minta haltenya betul-betul dipertimbangkan untuk saudara kita yang difabel dan jangan sekali dibangun sudah lupa," tegasnya.
Saat ini, BRT Bandung Raya (MJT) telah mengoperasikan enam rute, yaitu Leuwipanjang-Soreang, Kota Baru Parahyangan-Alun alun Bandung, BEC-Baleendah, Leuwipanjang-Dago, Dago-Jatinangor dan Leuwipanjang-Majalaya.
Dengan anggaran besar dan rencana pengembangan yang komprehensif, Pemprov Jabar berharap MJT dapat menjadi solusi transportasi publik yang andal dan inklusif bagi masyarakat di wilayah Bandung Raya. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembagian beban operasional mulai tahun 2026.